Bupati saat menggelar audiens dengan Komisioner KPUD Jember (foto : Moh. Ali Makrus / Jatim TIMES)

Bupati saat menggelar audiens dengan Komisioner KPUD Jember (foto : Moh. Ali Makrus / Jatim TIMES)



Pemkab Jember akan menganggarkan dana untuk Pilkada 2020 sebesar Rp 82 miliar, anggaran ini akan dimasukkan dalam APBD 2020 mendatang, hal ini disampaikan oleh Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR saat menggelar audiens dengan Komisioner KPUD Jember pada Rabu (9/10/2019) di Pendopo Pemkab Jember.

“Memang tahapan Pilkada sudah dimulai pada 1 oktober kemarin, dan ketika KPU mengajukan anggaran, PABD sudah di dok di DPRD, sehingga tidak bisa memenuhinya, namun setelah pihak KPU dan tim anggaran konsultasi ke Pusat, KPU untuk operasional tahun 2019 bisa menggunakan anggaran dari dana tidak terduga, sedangkan anggaran KPU sendiri akan dimasukkan ke APBD 2020 nanti sebesar 82 Milyar,” ujar Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR usai menggelar audiens dengan Komisioner KPUD Jember.

Bupati menambahkan, anggaran sebesar Rp 82 miliar  ini pun masih dalam kajian dan di konsultasikan oleh tim anggaran, serta menunggu petunjuk dari pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan mengenai anggaran yang akan digunakan dalam Pilkada.

“Kita sama-sama menunggu hasil dari konsultasi dengan pusat, karena disitu sudah jelas ada aturan-aturan, jadi baik KPUD maupun Pemkab sama-sama menunggu pusat, bukan KPU menunggu Pemkab maupun sebaliknya,” beber Bupati.

Sementara ketua KPUD Jember, Muhammad Syai’in SH. MH, kepada wartawan mengatakan, bahwa anggaran untuk Pilkada 2020 di Kabupaten Jember, pihaknya membutuhkan dana sebesar Rp 123 miliar.

“Kemarin kita anggarkan, dana yang dibutuhkan untuk Pilkada Jember pada 2020 sebesar Rp 123 miliar. Dana ini untuk operasional, memang anggaran terbesar adalah anggaran Ad Hoc termasuk honor petugas Pemilu dimana jumlahnya lebih dari separonya,” ujar Syai’in.

Sedangkan mengenai anggaran yang diusulkan Pemkab sebesar Rp 82 miliar, Syai’in mengatakan, bahwa pihaknya menghormati keputusan dan akan mencoba untuk melihat realita dalam pelaksanaan. 

“Ya mau gimana lagi, dana Ad Hoc saja hampir Rp 70 miliar, ya kita harus putar otak untuk mencukupkan dana itu, sambil kita menunggu keputusan Kementerian Keuangan,” pungkas Syaiin. (*)

 


End of content

No more pages to load